Tahun politik khususnya dalam Pemilihan Presiden 2019 telah melibatkan warga dan komponen bangsa untuk terlibat dalam partisipasi politik secara aktif. Disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir,  hal itu merupakan bagian dari demokrasi.
Tidak kecuali bagi anggota Muhammadiyah sebagai warga negara. Muhammadiyah sendiri menghargai partisipasi anggotanya, dalam partisipasi demokrasi lima tahunan tersebut. Namun harap diingat dengan seksama posisi Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki Kepribadian, Khittah, dan Ketentuan Organsisasi yang mengikat seluruh anggota termasuk kader dan pimpinannya untuk tidak dilibatkan dalam aktivitas politik praktis. 
“Para anggota yang terlibat dalam politik praktis pun jangan membawa nama dan segala hal yang berkaitan dengan institusi Muhammadiyah. Kedepankan diri sebagai warga negara, bukan sebagai Muhammadiyah,” jelas Haedar pada Selasa (5/3). 
Haedar berpesan agar kegairahan dukung mendukung calon dalam Pilpres jangan sampai keluar dari dan prinsip Muhammadiyah sebagaimana terkandung dalam kepribadian, khittah, dan koridor lainnya yang menjadi pedoman bagi anggota Persyarikatan. “Jangan terbawa arus pihak lain yang memang bergerak dalam lapangan politik praktis dan organisasi pemenangan, yang bukan menjadi bagian dari organ dan aktivitas Muhammadiyah. Bersikaplah seksama sesuai garis atau prinsip Persyarikatan,” ucap Haedar.  
Kegairahan berpolitik warga atau kader dan pimpinan di lingkungan Muhammadiyah jangan melebihi mereka yang berada di partai politik atau lingkaran pemenangan. Partai politik saja tampak santai dan fleksibel dalam memberikan dukungan politik, karena mereka tahu liku-likunya berpolitik. 
“Warga Persyarikatan mesti proporsional, seksama, dan jangan sampai termobilisasi oleh pihak lain yang dapat merugikan Muhammadiyah,” tegas Haedar. Karenanya, setiap anggota lebih-lebih pimpinan dan kader hendaknya bersikap seksama dalam menjaga marwah dan prinsip-prinsip Muhammadiyah lebih dari segalanya. 
“Muhammadiyah itu amanat yang besar dengan segala potensi, amal usaha, aset, dan kepercayaan yang tidak dapat diperbandingkan dengan yang lainnya. Jangan korbankan organisasi yang luar biasa berharga ini dengan kepentingan politik sesaat yang tidak tahu persis dinamika kepentingan dan akhir ceritanya,” tutur Haedar.  
Diakhir Haedar juga menyampaikan, kepada Pimpinan Persyarikatan dari Pusat sampai Ranting bersama Organisasi Otonom, Majelis, Lembaga, Amal Usha, dan institusi lainnya di lingkungan Muhammadiyah hendaknya benar-benar menegakkan prinsip dan pedoman organsiasi menghadapi tahun politik yang  sarat tarik menarik kepentingan dan tidak sederhana ini. 
“Jaga Persyarikatan warisan Kyai Haji Ahmad Dahlan yang sangat besar dan berharga ini dengan sebaik-baiknya. Jika bukan kita para pimpinan, kader, dan anggota Persyarikatan yang menjaganya maka siapa lagi yang akan menjaga serta menegakkan prinsip dan kebesaran Muhammadiyah ini?,” tutup Haedar. 
(muhammadiyah.or.id)